Yogyakarta, Redaksisatu.Id.batubara — Komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memberantas tindakan korupsi ditegaskan kembali oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Djamari Chaniago. Pemerintah pusat memastikan akan menindak tegas siapa saja tanpa memandang bulu serta menuntut semua pejabat negara untuk bekerja secara jujur dan mengutamakan kepentingan warga di atas golongan.
Pernyataan mengenai komitmen Presiden tersebut disampaikan langsung oleh Menko Polkam saat memberikan pidato pengarahan di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta pada hari Kamis, 4 Juni 2026. Agenda ini dikemas dalam acara Silaturahmi dan Arahan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, serta Kepala Badan Pusat Statistik RI kepada seluruh jajaran Forkopimda Regional Jawa-Bali.
Dalam mengawali penyampaian arahannya, Menko Polkam menjabarkan betapa pentingnya menjaga kekompakan di antara semua unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kerja sama yang kuat dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kondisi politik dan keamanan yang stabil demi kelancaran pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Menko Polkam juga meneruskan pesan khusus serta bentuk apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah beserta unsur Forkopimda yang telah bekerja keras menjaga ketertiban wilayah. Presiden menyatakan terima kasih karena berkat sinergi yang kompak di daerah, program-program pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar tanpa merugikan hak-hak masyarakat.
Terkait agenda pembersihan aparatur negara dari praktik suap dan korupsi, Menko Polkam menegaskan bahwa Presiden Prabowo menempatkan penegakan hukum dan keadilan untuk rakyat di posisi paling tinggi. Pemerintah memastikan tidak akan memberikan keistimewaan atau perlakuan khusus kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai teman dekat Presiden, apabila mereka terbukti melakukan korupsi.
Di samping masalah korupsi, Menko Djamari mengingatkan para pemimpin daerah mengenai tantangan baru di dunia internet dan ruang digital. Wilayah siber saat ini dinilai penuh dengan sebaran berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah persatuan warga, sehingga aparat daerah wajib aktif melakukan pengawasan dan patroli digital.
Pihak kementerian juga meminta seluruh pejabat pemerintah dan aparat keamanan untuk selalu mengontrol tindakan, ucapan, maupun perilaku mereka saat bertugas di lapangan. Mengingat para penyelenggara negara dipilih dan bekerja untuk melayani rakyat, setiap kepala daerah wajib memberikan contoh kelakuan yang baik dan menghindari perbuatan tercela yang bisa melukai hati masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian menjelaskan bahwa pertemuan berkala ini sengaja dibagi per wilayah demi memicu persaingan pembangunan yang sehat antar daerah. Kawasan Jawa-Bali sendiri dinilai sangat vital karena menjadi pusat perputaran ekonomi terbesar sekaligus tempat tinggal bagi sebagian besar penduduk Indonesia.
Mendagri menambahkan bahwa kekompakan Forkopimda sangat dibutuhkan untuk mendeteksi dini potensi konflik sosial serta mengawasi anggaran agar tidak terjadi korupsi di daerah. Guna mendukung hal tersebut, setiap pemerintah daerah diminta untuk menghidupkan kembali Forum Kerukunan Umat Beragama serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti turut menyampaikan rasa terima kasih kepada para gubernur dan bupati yang telah mendukung penuh persiapan Sensus Ekonomi 2026. Berdasarkan data BPS, wilayah Jawa-Bali saat ini dihuni oleh sekitar 162,87 juta jiwa atau setara dengan 57,22 persen dari total seluruh penduduk di Indonesia.
Pihak BPS mengingatkan bahwa jumlah penduduk yang besar ini merupakan bonus demografi yang harus dikelola dengan tepat lewat penyediaan lapangan kerja dan peningkatan mutu SDM agar tidak menjadi beban bagi negara. Agenda pengarahan ini turut dihadiri secara lengkap oleh para kepala daerah, pimpinan TNI-Polri, kejaksaan setempat, serta didampingi oleh Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan bersama jajaran staf khusus kementerian. (Red/Rel).
Sumber: Humas Kemenko Polkam RI.