Batu Bara, Redaksisatu.Id.batubara – Persoalan legalitas kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, mulai mendapat respons dari pihak kecamatan. Plt. Camat Medang Deras, Halimal Yusri, menyatakan akan mempelajari persoalan tersebut dan memberikan penjelasan resmi kepada media pekan ini.
Respons itu disampaikan setelah surat konfirmasi Redaksisatu.Id.batubara diterima oleh Halimal Yusri pada Senin (09/11/2026). Ia meminta waktu untuk menelaah persoalan yang berkaitan dengan keabsahan kepengurusan BPD Medang.
Halimal berjanji memberikan jawaban sebelum 13 November 2026.
“Beri saya waktu agar dapat mempelajari pokok permasalahannya. Dalam minggu ini, jawaban akan saya berikan,” ujar Halimal Yusri kepada awak media.
Persoalan legalitas BPD Medang menjadi perhatian setelah ditemukan dua dokumen Surat Keputusan (SK) kepengurusan BPD yang diterbitkan oleh pihak Kecamatan Medang Deras.
Keberadaan dua SK tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian administrasi dan keabsahan struktur kepengurusan BPD Medang. Hingga kini, masyarakat masih membutuhkan penjelasan mengenai dokumen mana yang memiliki dasar hukum dan dinyatakan sah.
Padahal, BPD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga ini menjalankan fungsi pembahasan dan persetujuan anggaran desa, pengawasan pelaksanaan anggaran, serta pemantauan terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah desa.
Halimal Yusri, yang mulai menjabat sebagai Plt. Camat Medang Deras sejak 13 Oktober 2026 menggantikan Lamhot Mahulae, mengaku heran karena persoalan tersebut belum juga menemukan penyelesaian meskipun telah terjadi pergantian kepemimpinan.
“Ada apa dengan permasalahan ini? Mengapa belum juga terselesaikan, sampai harus menyita banyak waktu dan pikiran,” ungkapnya.
Di sisi lain, masyarakat Desa Medang berharap Pemerintah Kecamatan Medang Deras dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Masyarakat menginginkan kepastian mengenai SK kepengurusan BPD yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Kejelasan ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan desa.
Kepastian legalitas BPD juga dinilai penting untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan, dan pembangunan desa. Dengan adanya kejelasan administrasi, pemerintah desa dan masyarakat diharapkan dapat menjalankan berbagai kegiatan tanpa dibayangi persoalan keabsahan kepengurusan.
Kini, masyarakat menantikan realisasi janji Plt. Camat Medang Deras untuk memberikan penjelasan sebelum 13 November 2026. Jawaban tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mengungkap persoalan dua SK kepengurusan BPD Medang sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (Red/N).