Pakpak Bharat, Redaksisatu.id.batubara — Tapal batas Pakpak Bharat kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Franc Bernhard Tumanggor menghadiri rapat koordinasi penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Dairi di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (31/03/2026).
Tapal batas Pakpak Bharat dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Basarin Yunus Tanjung. Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Dairi Vikner Sinaga serta sejumlah pejabat dari unsur TNI, pemerintah provinsi, dan instansi terkait lainnya.
Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang dituangkan dalam berita acara. Salah satu poin utama adalah rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengusulkan revisi penyebutan wilayah dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 846 Tahun 2025.
Revisi tersebut menyangkut penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di wilayah Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan atas nama Kementerian Pertahanan RI. Luas area yang dibahas mencapai sekitar 50,50 hektare yang sebelumnya tercatat berada di Kabupaten Dairi.
Melalui usulan ini, penyebutan wilayah akan disesuaikan menjadi Kabupaten Pakpak Bharat. Proses pengajuan revisi akan dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
Tapal batas Pakpak Bharat dinilai penting untuk segera dipastikan guna menghindari ketidakjelasan dalam pelaksanaan pembangunan. Kejelasan batas wilayah akan memberikan kepastian hukum serta memperlancar berbagai program pemerintah.
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan. Ia menegaskan bahwa penegasan batas wilayah sangat penting agar tidak menimbulkan keraguan dalam proses pembangunan di lapangan.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan pembangunan di kedua wilayah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan tanpa hambatan administratif. (Win).
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Pakpak Bharat.