Jakarta, Redaksisatu.Id.Batubara — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengambil langkah cepat untuk menyelaraskan aturan dana transfer. Langkah strategis ini dilakukan lewat penataan sistem dana bagi hasil serta dana transfer pusat demi menjaga ketenangan jalannya pemerintahan di tingkat daerah.
Kebijakan TKD dan DBH menjadi fokus utama pembicaraan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Selasa, 14 Juli 2026. Pertemuan ini dipimpin oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto dan dihadiri banyak lembaga negara.
Perwakilan instansi yang hadir meliputi kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, kementerian PPN atau Bappenas, pihak sekretariat wakil presiden, sekretariat kabinet, hingga pihak kementerian sekretariat negara. Seluruh pejabat berkumpul untuk mencari jalan keluar terbaik terkait penghematan anggaran negara.
Kebijakan TKD dan DBH bentukan pemerintah pusat ini ditegaskan bukan sekadar soal pembagian uang semata. Dana tersebut mempunyai peran yang sangat besar untuk menjaga kestabilan bidang politik, roda pemerintahan, dan tingkat keamanan di seluruh wilayah tanah air.
Heri Wiranto menjelaskan bahwa pemotongan atau efisiensi anggaran belanja merupakan perintah langsung dari presiden agar keuangan negara lebih sehat. Meski ada penghematan, pemerintah menjamin kebutuhan dasar daerah seperti uang belanja pegawai dan operasional kantor tidak akan terganggu.
Pemerintah pusat memastikan penyesuaian dana ini sama sekali tidak mengacaukan proses pembayaran gaji rutin para aparatur sipil negara, termasuk para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Pelayanan umum bagi masyarakat luas dipastikan tetap berjalan normal tanpa hambatan.
Rapat tersebut juga mengakui bahwa pengurangan dana transfer dari pusat ini akan membuat kondisi keuangan beberapa pemerintah daerah menjadi sedikit tertekan. Oleh sebab itu, setiap pemda diwajibkan untuk lebih mandiri dan pintar dalam mencari pendapatan asli daerah mereka sendiri.
Setiap daerah diminta untuk memperbaiki sistem kelola uang mereka serta mencari modal pembangunan lain yang sah dan kreatif di luar dana bantuan pusat. Penghematan ini harus dihadapi dengan cara kerja pemerintahan yang lebih jujur, bersih, terbuka, dan hemat.
Sebagai langkah lanjutan, hasil dari pertemuan koordinasi ini akan dibawa langsung ke tingkat yang lebih tinggi dalam sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Agenda tersebut diharapkan melahirkan keputusan bersama yang kuat demi kelangsungan pembangunan di daerah. (Red/Rel)
Sumber: Humas Kemenko Polkam RI