Samosir, Redaksisatu.id.batubara — LKPD Samosir menjadi sorotan setelah diserahkan tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah Kabupaten Samosir menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 unaudited pada Senin (30/03/2026).
LKPD Samosir diserahkan langsung oleh Bupati Vandiko T. Gultom kepada Paula Henry Simatupang di kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Penyerahan ini dilakukan bersamaan dengan sejumlah kepala daerah lain, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Bobby Nasution.
Penyerahan LKPD ditandai dengan penandatanganan berita acara sebagai bukti resmi diterimanya dokumen oleh pihak BPK. Penyampaian ini dinilai tepat waktu karena dilakukan tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2025, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
LKPD Samosir tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Vandiko T. Gultom menyampaikan harapannya agar Kabupaten Samosir kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ia menegaskan bahwa penyusunan hingga penyerahan laporan keuangan merupakan langkah berkelanjutan untuk menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Dengan capaian delapan kali opini WTP secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Samosir optimistis dapat mempertahankan prestasi tersebut. Vandiko juga berharap pendampingan dari BPK terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan ke depan.
Sementara itu, Paula Henry Simatupang menjelaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban seluruh pemerintah daerah. Setelah laporan diterima, BPK memiliki waktu maksimal dua bulan untuk melakukan audit.
Ia menambahkan bahwa ketepatan waktu penyampaian LKPD sangat berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan. Audit yang dilakukan tidak hanya menilai kepatuhan administrasi, tetapi juga efektivitas sistem pengendalian internal dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
Paula juga menegaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara profesional tanpa intervensi pihak manapun. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti setiap temuan untuk mencegah permasalahan yang lebih besar.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, turut mendorong seluruh kepala daerah untuk mempertahankan dan meraih opini WTP sebagai standar tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini juga dihadiri Sekda Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Melva Siboro, serta Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang.
LKPD Samosir diharapkan menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan daerah yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan. (Red/Rel).
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Samosir.