Sulawesi Utara l Redaksisatu.Id.batubara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat pencegahan korupsi di Provinsi Sulawesi Utara melalui perbaikan pelayanan publik, pembenahan manajemen aset, dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyampaikan pesan ini dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama kepala daerah, pimpinan DPRD, dan jajaran pemerintah daerah Sulut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8).
KPK menyoroti pelayanan publik sebagai pintu masuk pencegahan korupsi, serta pentingnya transparansi dan pendidikan antikorupsi. Tanak juga menekankan peran APIP dalam pengawasan dan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.
Sesuai data KPK, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Sulut menurun dari 83 poin (2023) menjadi 77 poin (2024), dengan area pelayanan publik mendapat skor terendah. Tanak mendorong rencana aksi nyata dari perangkat daerah untuk memperbaiki tata kelola dan mencegah kerugian negara. (Red/Rel).