Medan, Redaksisatu.Id.batubara — Langkah tegas Kanwil Kemenkum Sumut dalam memperketat pengawasan profesi notaris terus dibuktikan secara nyata. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengintensifkan pembinaan berkala bagi para pejabat pembuat akta di wilayahnya.
Langkah ini direalisasikan melalui serangkaian pemeriksaan intensif serta proses klarifikasi resmi. Kegiatan difokuskan untuk menindaklanjuti berbagai aduan publik mengenai pelaksanaan tugas kenotariatan.
Proses klarifikasi aduan ini diselenggarakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Pertemuan evaluasi jabatan tersebut berlangsung pada Kamis, 17 September 2026.
Kegiatan pemeriksaan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Ignatius Mangantar Tua Silalahi. Pimpinan Kemenkum duduk bersama jajaran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara.
Anggota MKNW Sumatera Utara hadir memanggil dan memeriksa langsung notaris yang dilaporkan warga. Kehadiran seluruh pihak ditujukan untuk mengurai persoalan secara transparan dan terbuka.
MKNW meminta penjelasan secara detail mengenai kronologi kejadian dari notaris terkait. Klarifikasi mendalam digali agar tim pemeriksa mendapatkan gambaran kasus yang utuh dan akurat.
Pemeriksaan ini ditujukan untuk memastikan setiap notaris bekerja sesuai aturan hukum. Seluruh pejabat diminta menjalankan kewenangan jabatan tanpa melanggar regulasi yang berlaku.
Pengawasan ketat terhadap pejabat akta merupakan pilar utama dalam menjaga kehormatan profesi. Langkah ini penting untuk memelihara integritas serta tingkat kepatuhan para notaris di lapangan.
Melalui skema pemeriksaan resmi ini, setiap aduan masyarakat dijamin akan diproses secara objektif. Pihak Kemenkum Sumut memastikan penanganan laporan selalu berpatokan pada bukti faktual.
Kanwil Kemenkum Sumut bersama MKNW berkomitmen untuk menjalankan pembinaan secara berkesinambungan. Pengawasan berkala ini tidak dirancang hanya sekadar untuk memberikan sanksi.
Sistem pengawasan ini diposisikan sebagai wadah edukasi dan pembimbingan profesi. Langkah ini diambil agar para pejabat pembuat akta tetap memegang teguh rasa tanggung jawab.
Penguatan kontrol di lapangan ini pada akhirnya bermuara pada perlindungan hak-hak masyarakat. Layanan kenotariatan di Sumatera Utara diharapkan makin berkualitas dan terpercaya.
Pemerintah ingin memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan notaris memberikan kepastian hukum yang kuat. Kepercayaan publik terhadap layanan hukum di Sumatera Utara dipastikan akan terus meningkat. (F).
Sumber: Humas Kanwil Kemenkum Sumut.