Medan, Redaksisatu.Id.batubara — Penguatan hukum di tingkat daerah terus dimaksimalkan oleh jajaran kementerian guna melahirkan regulasi yang tepat sasaran. Langkah ini diwujudkan melalui penyelarasan aturan daerah agar memiliki kepastian hukum yang kokoh.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara kembali menggelar rapat harmonisasi rancangan produk hukum daerah secara komprehensif. Forum penyelarasan norma ini dilaksanakan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Pertemuan strategis antarinstansi tersebut dipusatkan di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil Kemenkum Sumut. Rapat kerja harmonisasi ini diselenggarakan secara resmi pada Senin, 21 September 2026.
Penyelenggaraan harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan aturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Langkah ini memastikan setiap pasal yang dirumuskan siap diterapkan secara lancar di lapangan.
Rapat pembahasan regulasi kali ini berfokus pada dua draf Rancangan Peraturan Bupati Deli Serdang. Draf pertama mengatur mengenai keberadaan Tenaga Ahli Pada Staf Ahli Bupati Deli Serdang.
Draf kedua membedah aturan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah. Pengaturan dana darurat ini menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas perekonomian rakyat.
Proses harmonisasi ini menjadi pijakan vital agar pembentukan regulasi di tingkat daerah tetap akuntabel. Keberadaan aturan yang matang dipastikan sanggup memberikan kepastian hukum dan tepat sasaran.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, rapat dibuka secara resmi oleh Bintang Napitupulu. Bintang bertindak selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya di lingkungan Kanwil.
Dalam pidato pembukaannya, Bintang menyampaikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terus terjalin erat. Kerja sama antara Kanwil Kemenkum Sumut dan Pemkab Deli Serdang dinilai berjalan sangat harmonis.
Bintang menegaskan komitmen penuh Kanwil Kemenkum Sumut untuk senantiasa mendampingi pemerintah daerah. Pendampingan dilakukan secara intensif dalam melahirkan produk-produk hukum yang berkualitas tinggi.
Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumut memberikan berbagai masukan teknis secara rinci. Saran penyempurnaan diarahkan langsung pada substansi draf rancangan peraturan bupati tersebut.
Jalannya diskusi berlangsung secara interaktif dan mengalir antarpeserta rapat. Pembahasan berfokus pada perapian struktur penulisan draf serta penyempurnaan redaksi pasal per pasal.
Penjelasan pasal-pasal krusial diperjelas agar tidak memicu perbedaan penafsiran di kemudian hari. Ketegasan bahasa hukum sangat dibutuhkan untuk mempermudah eksekusi kebijakan di tingkat lapangan.
Rapat harmonisasi tersebut dihadiri secara langsung oleh perwakilan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jajaran pejabat dari Bagian Hukum Pemda Kabupaten Deli Serdang turut mengawal proses penyusunan draf.
Kerja sama yang erat antara tim perancang Kanwil dan jajaran Pemkab Deli Serdang membuat pembahasan berjalan lancar. Seluruh pihak berhasil menyepakati berbagai penyesuaian norma hukum yang diperlukan.
Melalui kegiatan harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Sumut berharap proses penyusunan peraturan di Kabupaten Deli Serdang dapat segera rampung. Penyelesaian draf ini akan mempercepat pengesahan regulasi menjadi aturan daerah yang sah.
Aturan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Deli Serdang. Keberadaan regulasi inflasi yang kuat diproyeksikan bakal menopang stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan. (F).
Sumber: Kanwil Kemenkum Sumut.