Medan, Redaksisatu.id.batubara – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperkuat upaya pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi daerah. Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (26/10/2026).
Rakor tersebut diikuti secara virtual dari ruang Command Center Pemko Medan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Medan, Muhammad Reza Hanafi, bersama jajaran terkait.
Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, serta diikuti perwakilan kementerian, lembaga, dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Salah satu agenda utama rakor adalah memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan mengidentifikasi komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga. Kondisi cuaca, kelancaran distribusi barang, dan dinamika global menjadi sejumlah faktor yang turut diperhatikan dalam pengendalian harga.
Tomsi Tohir menekankan pentingnya keterlibatan langsung kepala daerah dalam mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah diminta memantau kondisi pasar dan segera mengambil langkah konkret apabila terjadi lonjakan harga.
“Tingkat inflasi selalu kita jaga. Harga bahan pokok ini adalah hal yang utama, sebab menyangkut seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Tomsi.
Ia juga meminta pemerintah daerah dengan tingkat inflasi tinggi untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan pelaku usaha setempat.
Koordinasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk merespons perubahan harga serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor tersebut turut menyoroti penataan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pembahasan mencakup formasi guru, dukungan anggaran, serta status dan hak-hak guru PPPK.
Keikutsertaan Pemko Medan dalam rakor ini menjadi bagian dari koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai pengendalian inflasi dan penataan tenaga guru PPPK. Kedua isu tersebut dibahas sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah pusat dan daerah. (Rel).