Jakarta l Redaksisatu.id.batubara
KPK RI mendorong transformasi budaya birokrasi melalui pengembangan sistem pembelajaran integritas berbasis e-learning untuk menjangkau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia pada Forum Group Discussion (FGD) rancangan pembelajaran integritas di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (31/7).
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyatakan bahwa teknologi informasi menjadi peluang besar untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan transparan.
Data KPK menunjukkan bahwa dari 1.964 kasus korupsi sejak 2004, 1.385 melibatkan ASN. Indeks integritas nasional 2024 hanya 71,53, menunjukkan masih lemahnya transparansi dan perlunya pembinaan integritas.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menekankan bahwa perubahan budaya tidak cukup hanya dengan regulasi formal, tetapi harus menyentuh kesadaran dan perilaku ASN. Oleh karena itu, KPK menggandeng Kementerian PAN-RB dan LAN RI untuk merancang sistem pembelajaran integritas yang komprehensif. (Red/Rel).