Jakarta, Redaksisatu.Id.batubara — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus mendorong penguatan kebijakan Satu Data Indonesia melalui integrasi data lintas instansi. Upaya ini dilakukan lewat rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar di Jakarta, Senin (20/04/2026).
Penguatan Satu Data Indonesia menjadi fokus utama dalam pertemuan ini. Tujuannya adalah menyelaraskan pengelolaan data kepemiluan agar lebih terintegrasi, akurat, dan mudah diakses oleh instansi terkait.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa integrasi data antar lembaga menjadi kebutuhan penting untuk menjaga stabilitas nasional.
Menurutnya, sinergi dan interoperabilitas data, khususnya di bidang kepemiluan, memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah. Dengan data yang terintegrasi, proses pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih tepat dan akuntabel.
Pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi antara Biro Humas Datin sebagai Walidata Kemenko Polkam dengan pihak KPU. Kedua pihak membahas peluang kerja sama serta tantangan dalam proses integrasi data, termasuk mekanisme pengelolaan dan sistem pertukaran informasi yang aman.
Selain itu, dibahas pula langkah-langkah strategis untuk memastikan pertukaran data berjalan secara sistematis dan efisien. Hal ini penting untuk mendukung tata kelola data nasional yang lebih baik.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polkam melalui Biro Humas Datin akan terus memperkuat koordinasi dan mengembangkan sistem pertukaran data yang efektif. Langkah ini diharapkan mampu mendukung kepentingan strategis pemerintah ke depan, khususnya dalam menjaga stabilitas politik nasional.
Sumber: Kemenko Polkam RI.