Deli Serdang, Redaksisatu.Id.batubara — Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengambil langkah tegas dengan melarang keterlibatan aparatur dalam proyek fisik pemerintah. Kebijakan ini disampaikan saat memimpin apel pagi di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Senin (30/03/2026).
Bupati menegaskan, tidak boleh ada ASN, tenaga honorer, maupun pihak lain di lingkungan dinas yang terlibat langsung dalam pekerjaan proyek. Ia melarang keras praktik pegawai yang bertindak sebagai mandor atau ikut dalam pelaksanaan kegiatan fisik.
“Jika ditemukan, akan ditindak tegas,” tegasnya di hadapan peserta apel.
Selain itu, Bupati juga menyoroti praktik subkontrak serta jual-beli proyek yang dinilai melanggar aturan. Ia menegaskan seluruh pekerjaan harus dilaksanakan oleh kontraktor resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam arahannya, Bupati juga mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar terhadap masyarakat. Ia menekankan, jika ditemukan pungli, apalagi kepada warga kurang mampu, maka harus diproses sesuai hukum.
Langkah tegas ini dibuktikan dengan pemberhentian seorang Buruh Harian Lepas (BHL) bernama Robinson Saragih. Berdasarkan hasil evaluasi internal, yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran dengan meminta sejumlah uang dalam proses perekrutan.
Bupati menegaskan tidak akan ragu memberikan sanksi, termasuk mutasi hingga pencopotan jabatan bagi pegawai yang tidak menjalankan tugas dengan baik.
Ia juga mengingatkan agar seluruh anggaran yang dikelola digunakan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta tidak disalahgunakan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memperkuat disiplin aparatur dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. (Febi).