Medan, Redaksisatu.Id.Batubara — Permasalahan banjir rob di kawasan Belawan kembali menjadi sorotan. Pemerintah Kota Medan menegaskan perlunya langkah nyata dan terpadu untuk mengatasi persoalan yang terus berulang tersebut.
Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menyampaikan bahwa penanganan banjir rob tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah kota. Ia menilai banyak pihak terkait yang memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah ini.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke wilayah Belawan pada Kamis, 9 April 2026.
Menurut Zakiyuddin, Pemko Medan membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas instansi, mulai dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga sejumlah perusahaan seperti PT Kereta Api Indonesia, Pelindo, dan Pertamina.
Ia menjelaskan, kondisi di lapangan cukup kompleks karena sebagian besar lahan di kawasan tersebut bukan milik pemerintah kota. Bahkan, kantor kecamatan setempat berdiri di atas lahan milik PT KAI, sementara banyak warga menempati lahan milik Pelindo dengan status sewa.
Kondisi ini menjadi hambatan dalam penataan kawasan maupun normalisasi sungai. Selain itu, banyak permukiman warga berdiri di bantaran sungai yang mempersempit aliran air.
Zakiyuddin juga menyoroti kondisi sungai yang melintasi Kota Medan hingga wilayah Deli Serdang yang mengalami penyempitan bahkan penutupan. Ia menegaskan, jika penanganan hanya dilakukan oleh satu daerah, maka hasilnya tidak akan efektif.
Normalisasi sungai, menurutnya, harus dilakukan secara menyeluruh karena sampah dan sedimentasi dapat kembali terbawa dari wilayah lain.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemko Medan mengusulkan relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Namun, langkah ini memerlukan pendekatan sosial yang matang agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyebut secara teknis penanganan banjir rob sebenarnya tidak sulit. Namun, banyaknya pihak yang terlibat menjadi tantangan utama dalam koordinasi.
Anggota DPR RI Komisi V, Musa Rajekshah, menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini harus melibatkan semua pihak dan tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja.
Ia juga menyoroti perubahan fungsi lahan di kawasan pesisir, seperti hutan mangrove yang beralih menjadi perkebunan atau tambak, yang dinilai memperparah kondisi banjir rob.
Selain normalisasi sungai, ia menekankan pentingnya pemulihan lingkungan serta perencanaan yang matang agar anggaran yang digunakan benar-benar efektif.
Menurutnya, diperlukan tim koordinasi lintas sektor yang mampu menangani aspek teknis dan non-teknis secara bersamaan. Sosialisasi kepada masyarakat juga dinilai penting, terutama terkait rencana relokasi warga dari bantaran sungai.
Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat, diharapkan penanganan banjir rob di Belawan dapat dilakukan secara tuntas dan berkelanjutan. (Sc).