Tapanuli Utara, Redaksisatu.Id.batubara — Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan, turun langsung memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah dan ratusan supplier yang menggelar aksi unjuk rasa terkait belum cairnya dana MBG. Aksi tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Tarutung, Rabu (15/04/2026).
Kehadiran pemerintah daerah dalam dialog ini menjadi langkah cepat untuk meredam keresahan para supplier. Mereka menyampaikan keluhan utama terkait pencairan dana MBG yang hingga kini belum direalisasikan oleh pihak bank.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati didampingi Kapolres Tapanuli Utara Ernis Sitinjak, Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, sejumlah pimpinan OPD, serta perwakilan Bank Mandiri. Kehadiran seluruh pihak ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi.
Para supplier menegaskan bahwa keterlambatan pencairan dana berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mereka. Selain itu, kondisi ini juga memengaruhi pembayaran gaji karyawan serta aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah menerima sepuluh perwakilan massa untuk melakukan dialog terbuka di Aula Mini Kantor Bupati. Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi disampaikan secara langsung kepada pihak terkait.
Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan menegaskan komitmennya untuk mencari jalan keluar terbaik. Ia menyatakan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena menyangkut kepentingan banyak pihak.
Pemerintah daerah juga berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan melibatkan seluruh pihak terkait guna mempercepat proses pencairan dana. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret yang dapat segera dirasakan oleh para supplier.
Selain itu, pemerintah akan terus memfasilitasi komunikasi antara supplier dan pihak bank agar permasalahan dapat diselesaikan secara konstruktif dan transparan.
Melalui dialog ini, diharapkan tercipta kesepahaman bersama serta langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan pencairan dana MBG, sehingga aktivitas usaha dan roda ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal. (F).