Medan, Redaksisatu.Id.batubara — Harmonisasi Ranperda Padang Lawas Utara terus dikawal Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara guna mencegah terjadinya tumpang tindih aturan di daerah. Penyelarasan produk hukum ini dilaksanakan lewat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah pada Senin (27/07/2026).
Kegiatan strategis yang digelar di Ruang Rapat Lantai Tiga Kanwil Kemenkum Sumut Medan ini dibuka oleh Perancang Ahli Madya Ignatius Mangantar Tua Silalahi mewakili Kepala Kantor Wilayah. Agenda ini diikuti Analis Kebijakan Ahli Muda, jajaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Padang Lawas Utara, serta tim perancang peraturan setempat.
Pencegahan disharmoni regulasi menjadi fokus utama yang ditegaskan oleh Perancang Ahli Madya Bintang Napitupulu. Pihaknya menyatakan bahwa tahapan pengharmonisasian ini sangat penting demi menjamin seluruh program serta kebijakan Pemkab Padang Lawas Utara senantiasa sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Sejumlah masukan teknis komprehensif diberikan tim Kanwil Kemenkum Sumut, mulai dari penghapusan lambang negara pada naskah awal, penambahan kata RANCANGAN di bagian judul, hingga penggunaan tanda elipsis. Urutan landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis pada konsideran dan penyesuaian dasar kewenangan juga turut dirapikan.
Penyempurnaan detail turut diterapkan pada bagian batang tubuh serta penutup draf, seperti kerapian tata cara pengacuan, pemakaian huruf kapital, hingga penghapusan frasa nomor registrasi daerah yang belum dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengapresiasi pendampingan ini dan siap menyempurnakan naskah akhir usai menandatangani Berita Acara Pengharmonisasian. (F).
Sumber: Humas Kanwil Kemenkum Sumut.