Manado, Redaksisatu.id Batubara — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menegaskan komitmennya dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pemerintah daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan serta program prioritas nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Ade Pratikno, saat membuka Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pemerintah Daerah di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (28/04/2026).
Dalam sambutannya, Ade menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintah.
Menurutnya, kebijakan dan visi pembangunan yang baik tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan kapasitas pemerintahan yang kuat.
“Penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi syarat penting agar pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan optimal,” ujar Ade.
Ia menjelaskan, forum tersebut juga menjadi wadah untuk menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan.
Berbagai isu strategis dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari kapasitas fiskal daerah, tata kelola regulasi, hingga penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Kemenko Polkam juga menyoroti percepatan transformasi tata kelola pemerintahan melalui penerapan sistem merit ASN, penyederhanaan birokrasi, pengembangan smart government, dan digitalisasi pelayanan publik.
Pada sektor sumber daya manusia, pembahasan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan pendidikan vokasi, hingga peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah.
Selain itu, Kemenko Polkam turut mengawal pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda agar berjalan efektif di daerah.
“Penguatan kelembagaan daerah dan keberhasilan program prioritas Presiden merupakan hal yang saling berkaitan. Karena itu, kami akan terus mengawal sinkronisasi kebijakan dan memonitor kendala di lapangan,” tambah Ade.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Kemenko Polkam menegaskan kesiapannya untuk terus mendukung penguatan pemerintahan daerah agar pelaksanaan program nasional berjalan tepat sasaran, adaptif, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.