Jakarta l Redaksisatu.id.batubara
KPK RI memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui audiensi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (31/7). Pertemuan ini membahas strategi pencegahan korupsi, khususnya dalam perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa.
KPK mengidentifikasi risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran Bojonegoro, seperti dana Pokir DPRD dan proyek strategis. Dengan APBD 2025 sebesar Rp7,9 triliun, akuntabilitas anggaran menjadi krusial untuk mencegah kebocoran kas daerah.
Selain itu, KPK menemukan ribuan data penerima hibah yang belum tervalidasi dan menekankan pentingnya peran inspektorat. Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke 419 desa juga harus dipastikan tidak tumpang tindih dengan dana desa lainnya. (Red/Rel).