Jakarta, Redaksisatu.Id.Batubara — Tata kelola pemerintahan Dairi dibahas Bupati Vickner Sinaga demi mewujudkan sistem kerja birokrasi yang efektif, transparan, dan bersih. Jajaran pemerintah daerah melakukan koordinasi langsung dengan pejabat kementerian untuk mencari solusi terbaik atas berbagai tantangan pembangunan.
Bupati Dairi Vickner Sinaga melaksanakan pertemuan penting ini di kantor Kementerian Dalam Negeri pada hari Jumat, 17 Juli 2026. Dalam kunjungan dinas tersebut, kepala daerah didampingi langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga.
Tata kelola pemerintahan Dairi dibahas Bupati Vickner Sinaga bersama dengan Kepala Sub Direktorat Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, R. Hendy Nur Kusuma. Dialog ini mengupas tuntas isu strategis daerah, termasuk penguatan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol.
Pemerintah daerah menilai peran Kesbangpol sangat vital dalam menjaga ketenangan politik serta mendeteksi potensi konflik sosial sejak dini. Badan ini juga bertugas memperkuat pemahaman ideologi Pancasila, memberikan pendidikan politik warga, serta membina organisasi kemasyarakatan setempat.
Suasana daerah yang aman dan damai diyakini menjadi modal paling utama untuk mempercepat jalannya roda pembangunan di Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, hubungan harmonis harus terus dijaga melalui kerja sama dengan partai politik, pemuka agama, tokoh adat, serta kalangan pemuda.
Pertemuan di Jakarta ini juga membahas rumitnya masalah hukum yang menjerat sejumlah aset milik pemerintah daerah, termasuk tanah atau bangunan yang terkendala sengketa warisan. Masalah ini sengaja diangkat karena dinilai bisa menghambat pelaksanaan program kerja pembangunan daerah.
Bupati Vickner Sinaga meminta masukan dan arahan dari pihak Kemendagri mengenai langkah hukum yang sah untuk menyelesaikan sengketa aset tersebut. Pemerintah daerah ingin pengelolaan aset ke depan bisa berjalan dengan rapi, tertib, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum yang kuat.
Melalui komunikasi yang intensif dengan Kemendagri, pemerintah daerah berharap iklim demokrasi lokal dan stabilitas politik di Dairi semakin matang. Seluruh program strategis kedinasan diharapkan dapat berjalan maksimal demi menciptakan masyarakat Kabupaten Dairi yang sejahtera dan mandiri. (Win)
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Dairi