Kalimantan Barat — Hilirisasi aluminium Kalimantan Barat menjadi fokus kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat. Agenda ini menitikberatkan pada pengawalan proyek Smelter Aluminium Mempawah dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II.
Kunjungan kerja tersebut digelar di Pontianak pada Minggu, 22 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi VI DPR RI terhadap proyek strategis nasional di sektor pertambangan dan industri mineral.
Dalam pertemuan itu, PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM memaparkan perkembangan groundbreaking pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit–Alumina–Aluminium di Mempawah. Proyek ini dirancang untuk memperkuat rantai pasok industri aluminium nasional dari hulu hingga hilir.
Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, menyampaikan bahwa integrasi pasokan bauksit, pemurnian alumina, hingga pengolahan aluminium menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri nasional. Integrasi tersebut diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus memperkokoh masa depan industri aluminium Indonesia.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, menegaskan komitmen pengawasan terhadap proyek hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat. Ia menyatakan pengawasan dilakukan agar proyek berjalan sesuai target, tepat waktu, serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan nasional.
Komisi VI DPR RI juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi proyek tersebut. Tantangan itu meliputi kendala teknis, regulasi, hingga dinamika global yang memengaruhi industri aluminium. DPR menilai dialog konstruktif antara legislatif dan BUMN penting untuk merumuskan langkah taktis guna menjaga daya saing industri nasional.
Proyek Smelter Aluminium Mempawah dan SGAR Fase II ditargetkan menjadi fondasi kemandirian industri mineral Indonesia. Dengan pengawasan ketat dan koordinasi lintas sektor, proyek ini diharapkan berjalan transparan, akuntabel, dan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri aluminium nasional.
Komisi VI DPR RI menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan sesuai mandat konstitusi untuk memastikan agenda hilirisasi aluminium benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang terukur dan berkelanjutan. (SH).