Jakarta – Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pelayanan pemerintah yang optimal kepada masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat kabinet di Istana Negara pada 13 Maret 2026.
Sidang Kabinet Paripurna ini dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti bersama Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Kehadiran BPS dalam rapat tersebut berkaitan dengan peran lembaga dalam mendukung kebijakan pemerintah melalui penyediaan data statistik yang akurat.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada seluruh anggota kabinet terkait persiapan menghadapi arus mudik dan perayaan Idulfitri. Presiden menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam memastikan berbagai kebutuhan masyarakat selama periode tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

Presiden Prabowo menyoroti sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian pemerintah. Salah satu fokus utama adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar kebutuhan masyarakat tetap tercukupi selama Ramadan hingga Idulfitri.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bantuan Hari Raya (BHR) yang tepat sasaran. Pemerintah diminta memastikan bantuan tersebut dapat diterima oleh pihak yang berhak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Dalam arahannya, Presiden kembali mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar tetap fokus pada tugas utama pemerintah, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh kebijakan dan program pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pusat Statistik menegaskan kembali komitmennya dalam menyediakan data statistik resmi yang akurat dan terpercaya. Data tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan kebijakan pemerintah yang berbasis fakta.
BPS menyatakan bahwa penguatan peran penyediaan data statistik menjadi hal krusial agar setiap kebijakan publik dapat disusun berdasarkan bukti yang jelas. Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Melalui sinergi antar kementerian dan lembaga, pemerintah berharap berbagai program yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif, terutama menjelang momentum penting seperti arus mudik dan perayaan Idulfitri. (Red/Rel).
Sumber: BPS RI.

