Jakarta, Redaksisatu.Id.Batubara — Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menjelaskan sejumlah target ekonomi nasional yang akan menjadi fokus pemerintah dalam penyusunan APBN Tahun 2027.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai 13,62 sampai 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah di berbagai sektor.
Untuk menjaga kesehatan fiskal negara, defisit APBN tahun 2027 diproyeksikan tetap terkendali pada rentang 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB.
Selain fokus pada kebijakan fiskal, pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional tetap terjaga.
Dalam paparannya, Presiden menyebut suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga ditargetkan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Sedangkan tingkat inflasi nasional diproyeksikan tetap terkendali pada kisaran 1,5 sampai 3,5 persen.
Presiden Prabowo optimistis dengan strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 dapat mencapai 5,8 hingga 6,5 persen.
Menurut Presiden, target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada tahun 2029 harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan nasional turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 4,30 sampai 4,87 persen.
Dalam aspek pemerataan ekonomi, pemerintah menargetkan rasio gini semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 sebagai indikator berkurangnya ketimpangan sosial di masyarakat. (Red/Rel).
Sumber: BPMI Setpres.