Padang | Redaksisatu.id Batubara – Kehadiran Anies Baswedan Sabtu pagi itu, membuat suasana di Ballroom The Axana Hotel Padang terasa berbeda. Ratusan orang tampak memenuhi ruangan, sebagian berdiri di belakang karena kursi yang disediakan tak lagi mencukupi. Sorak sorai dan tepuk tangan bergemuruh setiap kali nama Anies Baswedan disebut.
Tokoh inspiratif nasional itu hadir pada acara Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Sumatera Barat yang dirangkai dengan Dialog Kebangsaan Vox Populi Suara Rakyat yang dipandu Nof Erika, S.Hi. C.Med. Dialog bertajuk “Rakyat sebagai Kekuatan Inti Perubahan”, Sabtu (1/11/2025).
Dalam suasana keakraban dan penuh semangat itu, Anies Baswedan berbicara bukan sekadar sebagai tokoh politik semata, tetapi sebagai seorang pendidik dan penggerak. Ia menegaskan bahwa Gerakan Rakyat bukan sekadar organisasi masyarakat, melainkan wadah strategis yang dapat menjadi pengawal dan penyeimbang demokrasi.
“Peran Gerakan Rakyat jauh melampaui kepentingan kelompok,” ujar Anies. “Gerakan ini harus menjadi jembatan antara persoalan rakyat di akar rumput dengan pembuat kebijakan di pusat.”
Anies kemudian menyoroti kenyataan getir yang kerap terjadi di lapangan — bahwa banyak keluhan masyarakat tidak pernah muncul ke permukaan karena tak “viral”. Di sinilah, katanya, Gerakan Rakyat harus hadir sebagai corong suara publik yang sesungguhnya.
“Banyak keluhan ibu-ibu di rumah tak menjadi viral, banyak keluhan petani tidak menjadi viral, banyak keluhan perantau tidak jadi viral. Kalau Gerakan Rakyat menangkap itu dan menyuarakan, maka Insyaallah akan jadi perhatian,” tutur Anies dengan intonasi tegas namun hangat.
Ia menggambarkan peran Gerakan Rakyat sebagai kolektor data dan fakta lapangan, bukan sekadar komentator isu-isu yang sedang ramai di media sosial. Dari nelayan hingga guru, dari perantau hingga mahasiswa — semua harus mendapat ruang untuk suaranya didengar.
“Gerakan Rakyat bisa jadi pengeras suara publik yang tertata, menjadi suara dari dapur-dapur rakyat. Semua dikumpulkan, dirapikan lalu disampaikan sebagai masukan yang tegas tapi beradab,” lanjutnya.
Bangun Pos Pantau Harga dan Layanan
Tak berhenti pada gagasan, Anies juga memberikan usulan konkret. Ia mengajak setiap DPW dan DPD ”Gerakan Rakyat” di seluruh daerah untuk mendirikan “Pos Pantau Harga dan Layanan”.
Pos tersebut hendaklah berfungsi mencatat harga kebutuhan pokok seperti beras, ongkos sekolah, hingga penyaluran bantuan sosial (bansos). Tujuannya sederhana namun berdampak besar: agar kebijakan publik berpihak pada rakyat, bukan hanya angka-angka di laporan.
“Kalau ada bantuan dan kalau ada proyek yang melenceng, segera dokumentasikan dan sampaikan. Ini bukan untuk mempermalukan, tapi agar anggaran kembali kepada rakyat,” tegasnya.
Gerakan Beradab dan Anti-Kepentingan Pribadi
Anies juga menekankan pentingnya etika gerakan. Dalam pandangannya, Gerakan Rakyat harus menjadi wadah untuk menyiapkan kader yang berintegritas dan siap diawasi. Prinsip fundamentalnya jelas: anti-keuntungan pribadi.
Lebih jauh, ia mengajak organisasi ini untuk menghidupkan kembali forum-forum warga dan pertemuan bulanan di tingkat kampung atau nagari, sebagai cara menampung keluhan dan merumuskan solusi dari bawah.
“Perjuangan nasional tidak boleh hanya didasarkan pada keinginan elite atau impuls sesaat. Ia harus lahir dari kebutuhan rakyat sehari-hari,” pungkas Anies.
Dalam ruangan yang sesak itu, tepuk tangan kembali bergema. Banyak yang mengangguk, sebagian tersenyum, seolah menemukan arah baru bagi gerakan sosial yang telah lama mereka dambakan.
Gerakan Rakyat kini bukan lagi sekadar nama organisasi. Ia mulai menjelma menjadi gerakan kesadaran, yang lahir dari suara dapur rakyat — menuju perubahan yang beradab, berbasis data, dan berpihak pada manusia biasa. ( Edi.A )