Oleh: Dr. Saruhum Rambe, S.Sos., M.Si.
Salah satu kata bijak dari senior saat bekerja di satu program good governance adalah “kuantitas dulu baru kualitas”. Poinnya untuk memulai pencapaian kuantitas sebelum berkisah tentang kualitas. Dasar pikirnya sederhana, kualitas apa yang mau diceritakan jika kuantitasnya tidak ada. Itu sama saja mau menceritakan kualitas seseorang, tetapi wujud orangnya saja tidak dikenal.
“Tetapi tidak boleh berhenti di kuantitas”, tegasnya. Selanjutnya dia mengingatkan bahwa antara kuantitatif dan kualitatif selayaknya dua sisi mata uang yang saling melengkapi. “Tidsk ada kualitas tanpa kuantitas. Tetapi kuantitas tanpa kualitas selayaknya buih di lautan. Banyak tetapi tak bernilai”, tegasnya.
Soal kuantitas Indonesia patut berbangga diri. Jumlah penduduk masuk dalam 5 besar dunia. Begitupun jemaah hajinya, ratusan ribu setiap tahunnya. Juara satu dunia. Begitupun juga dengan korupsinya.
Fenomena itu terus berlanjut. Entah sampai kapan. Pemerintahan Prabowo dalam kurang waktu sebulan mendirikan 80.000 koperasi di hampir setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Saya cari padanannya di google saya tidak menemukan asa negara yang pernah bisa melakukannya. Artinya Indonesia juara dan seharusnya dicatatkan dalam guinnes world record.
Dalam konteks kuantitatif ini pernyataan perdana Menkeu Purbaya yang dibaca banyak kalangan mengkerdilkan aksi “Agustus”. “Sudah betul Menkeu baru itu”, canda ku ke kawan dalam bincang di warung kopi. “Maksudnya?” “Ya kecillah Bang jika jumlah yang aksi dibanding dengan seluruh penduduk Indonesia. “Tetapi kan itu puncaknya saja dalam fenomena gunung es yang menjadi simbol atas keresahan rakyat”, bantahnya. “Itu abang melihatnya dengan cara pandang kualitatif, bukan kuantitatif. Secara kuantitatif dah betul itu”, canda ku lagi. “Begitulah Bang kalau penyembah angka yang logikanya hanya pertumbuhan “, simpulnya sambil tertawa.
Anggota dewan di saat rakyat yang diwakilinya sedang resah dengan berbagai kesulitan hidup dan terus diperas dengan berbagai jenis pajak, mengecilkan uang sewa rumah Rp 50 juta setiap bulannya. Penghasilan bulanannya mencapai milyaran rupiah, tetapi dianggap masih kecil. “Ya, secara kuantitatif mungkin memang masih kecil dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan untuk menjadi anggota dewan, sumbangan wajib ke partai dan konstituen serta biaya yang harus dikeluarkan untuk menopang gaya hidup. Belum dihitung untuk dana yang harus disiapkan untuk menyuap rakyat di pemilihan berikutnya. Pengalaman kawan yang berkali-kali ikut mencalonkan diri tanpa “serangan pajar”, dan berkali-kali pula gagal. “Ah, sama saja !”, tukasnya kesal.
Perguruan tinggi juga berada dalam arus yang sama. Jumlah guru besar (profesor) bertambah dengan tingkat pertumbuhan yang fantastis. Di USU, dalam 5 tahun terakhir saja meningkat lebih dari 100 % dari 103 di tahun 2021 menjadi 208 orang di tahun 2025. Kata rektor, peningkatan itu sebagai bukti kesungguhan kampus dalam memperkuat kapasitas akademik. USU sedang berjuang menaikkan peringkat dalam universitas kelas dunia. USU saat ini diperingkat 500 dan masih sangat jauh dari universitas Singapura (NUS) yang berada di peringkat 8 dunia. “Mungkin guru besar di NUS jumlahnya berkali lipat di banding USU?”, tanya kawan itu. “Tidak mungkin!”, tegasnya menjawab pertanyaannya sendiri.
Universitas Indonesia (UI) baru saja wisuda ribuan mahasiswanya. Menariknya, dalam satu pemberitaan disebut lebih dari 90 % wisudawan/ti memperoleh prestasi akademik yang luar biasa (cum laude). Secara kuantitatif tampak hebat, tetapi secara kualitatif pemaknaan atas cumlaude itu mengalami “inflasi”. Besar angkanya tetapi nilai tukarnya menurun tajam.
“Zionist! Zionist ! Zionist !”. Terdengar teriakan gemuruh dari wisudawan yang ditujukan ke rektor UI. Istilah ikonik yang bisa dipahami secara konotatif dan denotatif. Secara konotatif, Gen Z selalu punya cara untuk mengekspresikan pandangannya. Pendidikan di Indonesia sangat mahal untuk ukuran pendapatan rata-rata penduduknya. Mahasiswa/orang tua sangat terbebani dengan uang kuliah tunggal (UKT), dan ketika wisuda yang seharusnya moment bahagia dirusak rektor dengan permintaan sumbangan. Perusak kebahagiaan dan menyebabkan penderitaan berkepanjangan dimaknai sebagai “Zionist !”.
Sementara secara denotatif, bisa merujuk ke UI yang baru saja mengundang profesor zionist yang mendukung pembantaian lebih dari 65 000 warga oleh Israel di Gaza sebagai pengajar tamu.
“Hilangnya sensifitas. Guru besar otak kecil”,ucap kawan itu mengutip RG sambil berkata,. “Itu karena negeri ini terus dikuasai oleh rezim kapitalis yang “menyembah” angka-angka. Dari istana hingga kampus ternama. Itulah Indonesia.#